Progres pembangunan jalur kereta api di Kota Dumai yang merupakan bagian dari kereta api Trans Sumatera, belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Hal itu disebabkan, banyaknya lahan yang belum dibebaskan akibat belum tuntasnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau.
Sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembelian baja light rail di awal pembangunan. Baja light rail itu diketahui telah berada di lokasi pembangunan.
"Kalau (pembangunan) kereta api, dari informasi yang saya dapat itu, baja light rail nya sudah sampai (di Dumai)," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada Riaumandiri.co, Minggu (8/4/2018).
Meski begitu, besi-besi baja light rail itu belum semuanya bisa digunakan. Pasalnya, sejumlah lahan yang nantinya akan dilalui rel kereta api masih bermasalah. Salah satunya terkait lahan yang masih berstatus kawasan hutan.
"Tapi memang tergantung dari tata ruang. Kereta api tidak bisa kita salahkan, karena memang tergantung kepada RTRW," lanjut politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedet itu.
Menurutnya, kawasan hutan itu harus dilepaskan terlebih dahulu. Setelah itu, sebutnya, baru lah bisa digunakan sebagai jalur pelintasan kereta api yang nantinya menghubungkan wilayah Sumatera Barat - Riau itu. Namun yang menjadi masalah, hingga kini RTRW Riau tersebut belum tuntas dibahas.
"Kan ada kawasan hutan dan sebagainya, dan itu harus dilepaskan dulu. Kalau kawasan hutan, kita perlu perlepasan, dan tidak ada ganti rugi. Tidak mungkin kita mengganti rugi tanah negara pakai uang negara," imbuh legislator asal Kota Pekanbaru itu.
BACA JUGA:
Untuk diketahui, rel kereta api ini nantinya dibangun sepanjang 21 kilometer dari Bukit Kapur - Dumai di Kota Dumai. Proses pembangunannya menggunakan APBN, dan ditargetkan rampung hingga akhir 2019 mendatang.
Selain jalur kereta api, mega proyek Trans Sumatera di Provinsi Riau, juga membangun jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru-Dumai. Dari dua proyek yang menjadi program Presiden Joko Widodo itu, saat ini masih berkutat pada proses pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan (jalan tol) itu kan tidak signifikan. Jangan sampai itu dijadikan alasan bahwa itu tidak diselesaikan pembangunannya. Kalau pembebasan lahan itu katakan lah berapa persen dari total keseluruhannya," sebut Dedet beberapa waktu lalu.
"Jangan sampai itu jadi alasan pemerintah untuk ketidaksanggupan pemerintah untuk mencapai target di tahun 2019 (penyelesaian pembangunan)," sambung Dedet.
Tanggapan yang disampaikannya itu bukan tanpa alasan. Politisi Partai Demokrat itu mengaku telah meninjau lokasi pembangunan jalan tol itu. Dari pantauan itu, Dedet menyebut progres pembangunan masih terfokus di pintu tol. Sementara ruas jalan berikutnya, masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
Sumber: Riaumandiri.co Via Mobile